 |
| gambar.(istimewah) |
Dalam berpolitik pasti ada relevansinya dengan kekuasaan . Dalam politik, kekuasaan selalu dicari, baik yang lokal maupun yang kompleks dan mungkin bersifat nasional. Musti kita patut mempertanyakan bahwasannya, untuk apa orang-orang mengejar kekuasaan? Untuk meperkaya dirikah (individualis) ataukah untuk kepentingan masyarakat umum (civil society)? Akankah kekuasaan kemudian sebagai sarana, atau malah sebagai tujuan? Tentu kita ketahui, salah satu wujud politik individual adalah korupsi. Praktek korupsi di Indonesia hingga saat ini tidak ditemukan solusinya. Memulai dari persoalan yang dianggap sepele terhadap kasus korupsi yang memakan uang masyarakat bernilai milyaran rupiah. Perlu kita bicara tentang pengurusan hak-hak warga negara seperti urusan administrasinya. Meski demikian, bagaimana dengan para aparat yang berwenang? Sementara mereka memperalat kekuasaan sebagai jembatan mereka, untuk kemakmuran diri mereka sendiri? Kekuasaan yang sebenarnya luhur dan berpotensi menjadi sarana pelayanan terhadap masyarakat, nyatanya malah menjadi terjadinya distorsi.Muncul pula kasus-kasus besar. Beberapa anggota dewan perwakilan dan institusi pemerintah yang ikut serta dalam skandal proyek-proyek. Dana yang mestinya menjadi fasilitas masyarakat malah masuk ke rekening personal. Dalam hal ini juga public semakin terbingung dengan praktik dari pooitik seperti ini terutama para politisi. Sementara setiap kontestasi pemilu selalu ada politisi baru yang muncul dengan berbagai janji manis yang dilontarkan dari mulut busuknya. Ditarik dari hal yang demikian membuat banyaknya orang menyimpulkan bahwa Politik merupakan suatu misteri hang bergerak secara sistem berdasarkan kepentingan bukan kerakyatan.Tentu hal yang demikian menjadi perhatian public saat ini dan tentu dalam hati masyarakat lantas bertanya apakah hal yang demikian terjadi semakin membaik ataukah justru memburuk? Mungkin bagi politisi yang memegang teguh amanat dari rakyat dan mempunyai moral dan insaf akan posisinya sehingga dalam menerapkan kebijakannya berpihak bagi masyarakat.Kita mungkin berhak bertanya perihal model kekuasaan macam apa yang muncul di nalar mereka. Apakah pernah terpikirkan urusan pelayanan terhadap masyarakat, paling tidak sebelum mereka memutuskan turut serta dalam menuju kekuasaan. Saya yakin kebanyakan dari mereka yang terjerumus dalam kejahatan extraordinary cirme atau yang kita sebut "korupsi" pernah memikirkan pelayanan terhadap masyarakat. Sangat mungkin pula mereka mau terjun ke ranah politik karena begitu pedulinya terhadap kesulitan yang dialami masyarakat, lantas dengan demikian merencanakan diri untuk membantu melalui jalur politik. Bagaimanapun, politik adalah jalan efektif untuk membuat perubahan karena ia berurusan langsung dengan pemangku kebijakan. Kekuasaan dapat memaksakan perubahan melalui program dan kebijakan; kekuasaan dapat memaksakan terciptanya kebaikan. Jika demikian, di mana diluar jalur orientasi mulai terjadi? Kapan persisnya seorang dapat mengubah prinsip politik kerakyatan menjadi politik individualis? Mungkin terdapat banyak faktor penentu dalam mempraktek kekuasaan, namun persepsi saya keseluruhannya akan merujuk pada intisari yang sama. Keinsafan akan kekuatan kekuasaan tidak diikuti oleh kesadaran akan politik etisnya. Politik etis bersama kekuasaan terlalu efektif terpatahkan oleh kebijakan yang tidak pada tempatnya.
Berpolitik Praktis
Perspektif saya bahwa para politisi bermasalah hanyalah sampel yang kebetulan kurang dapat dibanggakan. Mestinya masih banyak pihak/pelaku yang dapat membangkitkan keyakinan pada politik, bahwa sebenarnya politik adalah suatu yang baik dan sakral. Persoalannya adalah apakah para politisi insaf keluhuran dari politik. Lagi-lagi, apakah setiap dari kita mau menyadari bahwa setiap kekuasaan merupakan kehormatan terbesar yang telah dipercayai oleh masyarakat merupakan tanggung jawab yang amat moral sekali. Dalam lingkup kenegaraan, politik dasarnya adalah prasarana yang sangat baik dalam mewujudkan suatu keadilan sosial; keadilan sosial yang diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik membuat seseorang dapat berkuasa atas sarana-sarana pencipta keadilan. Pemerintah dapat dengan efektif mengimplementasi kebijakan untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, juga mencerdaskan masyarakat. Semuanya sudah tertuang dalam UUD sesuai cita-citanya. Faktor-Faktor bangsa Indonesia tidak seharusnya berada dalam tersandarnya terhadap siapapun selain bangsa ini sendiri. Dengan demikian, politik sama halnya ialah senjata. Ledakannya adalah kekuasaan.Negara membutuhkan politik. Terlebih di atas sistem yang telah dibangun dengan proses yang sedemikian rupa dan panjang ini, politik juga membuat urusan pengadaan kebijakan masyarakat dapat diraih secara efektif rasional dan bukan irasional. Negara juga membutuhkan keikutsertaan kita dalam berpolitik. yang berada dipemerintahan dapat berpolitik dengan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, karena bukan saatnya kita untuk apatis terhadapa politik seperti halnya anak-anak. Melainkan sudah saatnya kita bersatu padu agar dapat melakukan yang terbaik dengan tupoksi sosial kita masing-masing.Pemimpin hendaknya menggunakan kekuasaannya mencerdaskan manusia-manusia dengan sepenuh hati. Semua kalangan baik dari pemerintahan maupun masyarakat sendiri harus bisa berperan aktif dalam mewujudkan atau interpretasi politik yang berlandaskan kerakyatan, sehingga terwujudnya cita-cita kita yg tertuang dalam Undang-undang dasar. Hendaknya menggunakan kekuasaannya tidak kurang dari menyediakan rasa aman bagi masyarakat. Kita memiliki kekuasaan kita masing-masing untuk melayani dan mewujudkan kebaikan. Jangan sampai karena politik kepentingan kita dapat merusak seluruh tatanan dari suatu masyarakat supaya terhindar dari polarisasi. Haruslah berpegang teguh pada prinsip Politik kerakyatan. Hemat saya inilah pula terbentuknya integritas suatu Negara ketika dari hal politik saja kita sesuai dengan jalurnya.
Oleh.fersyn waku(mahasiswa,jakarta)